Pembangunan bronjong atau penyangga longsor dari Kementerian Pekerjaan Umum dialokasikan di Desa Butar/ Lau Riman Kecamatan Tanah Pinem Kabupaten Dairi belum juga
selesai kendati telah memasuki bulan kedua tahun 2011. Dana konstruksi dimaksud, dikabarkan ditampung di Balai Besar Rehabilitasi Jalan Nasional tahun 2010 berbiaya Rp 1,4 milliar.
Dikonfirmasi, Minggu (6/2), pekerja menyebut, mereka menerima tugas untuk penanganan dua lokasi. Apakah masih ada lokasi lain, tidak diketahui. Pokoknya yang dikerjakan masih dua tempat. Soal perusahaan mana yang diregistrasi, tidak dipahami.
Buruh dimaksud hanya menerima perintah dari pemborong asal Kabanjahe. Sedang buruh itu umumnya berasal dari Sidikalang. Namun, beberapa di antaranya membenarkan bahwa pemimpin proyek adalah berinisial Z.
Diutarakan, borongan mulai dikerjakan bulan oktober 2010. Kegiatan sudah berhenti selama empat hari berhubung ketiadaan material khususnya batu. Pasokan terkendala.
Diperoleh informasi, rekanan pelaksana adalah PT MLI. Warga sekitar kurang mengetahui seputar proyek itu. Apalagi plank tidak tampak terpajang.
Dari pantauan lapangan, pasangan di satu lokasi terlihat belum dipadatkan. Permukaan mulai retak. Sedang sisi kiri dan kanan tidak ditutup kandas hingga ke perbatasan tebing. Kedua sudut menganga. Sedang di Lau Riman, susunan masih jauh dari perampungan.
Bambang Pardede, Kepala Balai Besar Rehabilitasi Jalan Nasional wilayah Sumut membenarkan, kegiatan belum selesai. Pekerjaan itu dikategorikan bencana alam atau darurat sehingga butuh penanganan segera. Tujuan utama alokasi kegiatan adalah menciptakan kenyamanan bagi pengguna jalan. Jika saja keuangan dicairkan sesuai kondisi lapangan semisal 40 persen per desember tahun 2010, maka target utama tidak tercapai. Efeknya bisa fatal hingga menimbulkan longsor.
Proyek dipastikan diteruskan, tuntas dua pekan mendatang. Diutarakan, keterlambatan disebabkan tersendatnya bahan bangunan. Saat ini pihaknya melakukan "jaminan bank", di mana uang direalisasikan seratus persen tetapi disimpan di bank. Bukan dicairkan kepada kontraktor.
Menurutnya, pihak berkompeten termasuk DPR RI dan BPK melakukan kontrol ketat agar mutu terjamin. (ssr)
Disiarkan di Hr Analisa Senin tgl 7/2/2011
